Ketegangan hebat melanda wilayah Harf Sufyan, Provinsi Amran, Yaman, setelah pecah bentrokan bersenjata antara dua kelompok suku besar setempat. Insiden berdarah ini terekam dalam video amatir yang beredar luas di media sosial, memperlihatkan intensitas baku tembak di tengah permukiman warga. Suasana mencekam terasa jelas ketika rentetan senjata otomatis menggema di antara perbukitan batu saat fajar baru menyingsing.
Pemicu utama kekerasan tersebut adalah pembunuhan seorang syekh, tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat dan dihormati di wilayah Harf Sufyan. Kematian tokoh ini tidak hanya meninggalkan duka mendalam bagi pengikutnya, tetapi juga memicu kemarahan kolektif yang berujung pada mobilisasi massa bersenjata. Hingga kini, kronologi pasti pembunuhan tersebut masih simpang siur, sementara aktivitas warga lumpuh total akibat situasi keamanan yang memburuk.
Dua kelompok yang terlibat langsung dalam bentrokan terbuka ini adalah suku Al-Sha’amila dan suku Bayt Abu Qasim yang bermukim di wilayah Warur. Kedua belah pihak saling menyerang menggunakan berbagai jenis senjata api, menciptakan ancaman serius bagi keselamatan warga sipil yang terjebak di area konflik. Otoritas keamanan setempat dilaporkan kesulitan meredam eskalasi kekerasan akibat kuatnya sentimen kesukuan.
Konflik tersebut sesungguhnya berakar pada persoalan lama yang kompleks, khas wilayah Amran yang dikenal dengan struktur sosial konservatif dan dominasi hukum adat. Harf Sufyan secara historis memang kerap menjadi titik panas perselisihan antarsuku di Yaman Utara. Sengketa batas wilayah dan klaim kepemilikan tanah kerap menjadi sumber ketegangan yang sewaktu-waktu dapat meledak.
Ketidakpastian status hukum atas lahan yang dihuni turun-temurun menjadi faktor utama yang memperparah situasi. Di pedalaman Amran, sistem administrasi pertanahan formal hampir tidak pernah menjangkau masyarakat secara menyeluruh. Sebagian besar tanah tidak memiliki sertifikat resmi yang diakui negara, sehingga rawan memicu klaim sepihak.
Selama ini masyarakat Harf Sufyan mengandalkan hukum adat atau sistem urf untuk menentukan kepemilikan dan batas wilayah. Sistem ini bertumpu pada kesepakatan lisan dan sejarah penguasaan lahan antargenerasi. Namun ketiadaan dokumen tertulis yang jelas sering memicu tumpang tindih klaim, terutama ketika terjadi pergeseran penduduk atau meningkatnya kebutuhan lahan.
Situasi semakin rumit dengan fakta bahwa Harf Sufyan berada di bawah kendali kelompok Houthi dalam beberapa tahun terakhir. Intervensi politik dan militer sering kali mengganggu keseimbangan adat yang telah lama terbangun. Dalam beberapa kasus, kebijakan penguasa setempat terkait lahan justru memunculkan kecemburuan sosial dan rasa ketidakadilan di tingkat akar rumput.
Keberadaan konfederasi suku besar seperti Hashid dan Bakil turut memengaruhi eskalasi konflik lokal. Suku Al-Sha’amila dan Bayt Abu Qasim biasanya berafiliasi dengan salah satu konfederasi tersebut, sehingga bentrokan kecil berpotensi meluas dengan cepat. Solidaritas kesukuan sering kali mengalahkan kepatuhan terhadap hukum formal negara yang dianggap lemah.
Dalam konteks keamanan nasional, Provinsi Amran merupakan wilayah penyangga penting bagi stabilitas Yaman bagian utara. Kekosongan otoritas keamanan yang efektif membuat konflik kecil kerap diselesaikan melalui jalur kekerasan. Aparat setempat sering tidak mampu menghadapi milisi suku yang memiliki persenjataan dan dukungan massa besar.
Bentrok kali ini menunjukkan betapa rapuhnya perdamaian lokal ketika seorang pemimpin adat terbunuh. Dalam budaya suku Yaman, kematian seorang syekh dipandang sebagai penghinaan besar yang menuntut pembalasan. Tradisi balas dendam atau blood feud masih mengakar kuat dalam dinamika sosial masyarakat pedalaman.
Ketiadaan sistem pendaftaran tanah modern menyulitkan upaya mediasi yang adil. Ketidakjelasan batas wilayah sering dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk memprovokasi konflik demi keuntungan politik atau ekonomi. Selama tanah tetap dipandang sebagai simbol kehormatan tanpa legalitas hukum yang kuat, potensi bentrokan akan terus mengintai.
Krisis keamanan di Amran juga mencerminkan kompleksitas membangun stabilitas di negara yang dilanda perang saudara berkepanjangan. Fokus kekuatan politik nasional kerap tersedot ke konflik besar, sementara perselisihan lokal yang tak kalah mematikan terabaikan. Warga sipil pun menjadi korban utama lemahnya perlindungan negara.
Upaya mediasi biasanya dilakukan oleh tokoh agama atau tetua suku dari luar wilayah konflik. Namun proses negosiasi ini sering berlangsung lama dan mahal secara sosial. Jika gagal, bentrokan berisiko meluas ke daerah sekitar dan mengganggu jalur logistik penting di Amran.
Video bentrokan yang beredar luas menjadi peringatan serius tentang urgensi penanganan konflik kesukuan di Yaman. Media Ain News melaporkan bahwa situasi masih fluktuatif, sementara jumlah korban dan kemungkinan gencatan senjata belum dapat dipastikan.
Harf Sufyan kini menjadi simbol tantangan besar integrasi hukum adat dan hukum negara. Selama sertifikasi tanah belum berjalan dan otoritas negara lemah, senjata akan tetap menjadi alat utama dalam mempertahankan klaim hak milik.
Pendekatan keamanan berbasis militer semata terbukti tidak cukup meredam konflik antarsuku. Reformasi administrasi pertanahan yang komprehensif menjadi kebutuhan mendesak agar setiap wilayah memiliki kepastian hukum yang diakui bersama.
Hingga laporan ini diturunkan, kondisi di wilayah Warur masih mencekam dengan kewaspadaan tinggi dari kedua belah pihak. Warga diminta tetap berada di dalam rumah dan menjauhi titik-titik rawan bentrokan.
Perselisihan antara suku Al-Sha’amila dan Bayt Abu Qasim menjadi cerminan kompleksitas masalah agraria dan sosial Yaman. Tanpa penyelesaian menyentuh akar persoalan, gencatan senjata apa pun berpotensi hanya bersifat sementara.
Otoritas setempat didesak segera melakukan investigasi transparan atas pembunuhan sang syekh. Tanpa kejelasan hukum, dendam kesukuan akan terus terpelihara dan menjadi ancaman jangka panjang.
Bentrokan berdarah di Amran diharapkan menjadi momentum perbaikan tata kelola pemerintahan di wilayah pedalaman Yaman. Pengakuan hak adat yang disertai legalitas formal negara dinilai sebagai jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan, agar warga dapat kembali hidup tanpa bayang-bayang kekerasan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar